Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan dirinya hanya mengakui Tengku Hasan Muhammad Di Tiro sebagai satu-satunya pemimpin GAM. Selebihnya, menurut Irwandi, hanya pimpinan yang kerjanya tidur-tiduran di luar negeri.



“Sebagai orang dalam yang berperan dalam konflik, saya tahu persis siapa pemimpin saya. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro adalah pemimpin GAM dan rakyat Aceh, saya akui itu. Sedangkan yang lain, tidak,” kata Irwandi saat berbicara dalam Raker Partai Rakyat Aceh (PRA) di Hotel Hermes Palace, Kamis (30/6).

Irwandi juga sempat berkisah. Menurut dia, semasa berperang di Aceh melawan penindasan pemerintah pusat, semua kebutuhan disiapkan GAM secara mandiri. “Kami bertempur di sini, kami juga membeli senjata, amunisi, dan kami juga yang menjadi korbanya,” kata Irwandi.

Tak hanya itu, menurut Irwandi, GAM di Aceh juga yang membiayai orang-orang yang mengatakan sebagai pemimpin untuk melakukan diplomasi internasional, tapi sayangnya kerjanya hanya tidur. “Kami punya perdana menteri, yang kerjanya hanya tidur. Kami punya menteri luar negeri yang alamat kedutaan besar negara sahabat saja tak tahu. Maka tak salah jika saya mengatakan hanya ada satu pemimpin GAM di Aceh, yaitu Tengku Hasan Muhammad Di Tiro,” katanya.

Di Aceh, kata Irwandi, tugas yang diberikan pada anggota GAM dilaksanakan 120 persen. “Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin-pemimpin GAM di luar negeri, tak mencapai 50 persen,” bebernya. “Itulah sebabnya, menjadi sia-sia banyak tokoh masyarakat Aceh yang diperintahkan untuk ‘dihilangkan’ di massa konflik, jika pada akhirnya seperti ini.”

Dia mencontohkan, Muhammad Jafar Sidiq adalah korban yang dihilangkan secara sia-sia. Kemudian,Tengku Muhammad Nazrudin Daud, Ismail Saputra. “Ini pun dilenyapkan,” katanya. Lalu ada nama Profesor Safwan Idris, Profesor Dayan Dawood, Teuku Johan (mantan Pangdam). “Ini juga dikorbankan karena perintah pimpinan,” kata Irwandi.

Kecuali itu, soal tapol-napol yang masih ditahan di Jakarta, seperti Ismuhadi, Ibrahim, dan Irwan. “Mereka menjalankan tugas karena diperintah atasan. Tapi sekarang atasan mangkir dan tak mau memperjuangkan mereka,” katanya.

Menurut Irwandi, saat dirinya masih di AMM pada 2005-2006 dulu, selalu menempatkan tiga nama tadi diurutkan teratas untuk diberi amnesti. “Tapi kemudian, pimpinan GAM, yakni Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, nama-nama itu dihapus, karena dianggap teroris,” jelasnya.

Kira-kira beberapa bulan lalu, lanjut dia, ada pula pertemuan antara pimpinan GAM dan jajaran Menkopolkam. Di situ, para pimpinan kembali berupaya membebaskan para tapol-napol. “Tapi, oleh unsur Menkopolkam mengingatkan bahwa para tapol-napol itu telah masuk dalam daftar terorisme, dan para pimpinan GAM menjawab benar,” kata Irwandi.

Itulah sebabnya, semakin tipis peluang membabaskan para tapol-napol itu. “Tapi, saya sebagai Gubernur Aceh akan tetap berusaha meminta pada pemerintah pusat untuk berbaik hati membebaskan tokoh-tokoh ini, bisa dengan cara memberi amnesti atau grasi,” katanya.

Di beberapa kesempatan, lanjut dia, pada jajaran Menkopolkam dirinya mengaku sudah menyampaikan bahwa ketiga orang itu adalah GAM. “Jajaran Menkopolkam menjawab, bahwa pimpinan GAM sudah mengatakan mereka itu teroris,” katanya.

Haramkan Raqan Pemilukda

Sementara itu, usai pidato, menanggapi pertanyaan wartawan, Irwandi tegas mengatakan dirinya mengharamkan raqan Pemilukada Aceh 2011 hasil paripurna DPRA Selasa lalu, singgah di mejanya. “Kalau sudah sepakat, tapi saya tak teken karena ada halangan, maka itu berlaku secara otomatis setelah 30 hari. Tapi, inikan masih belum ada kesepakatan. Artinya itu masih rancangan qanun. Jadi haram kalau dibawa ke meja saya,” katanya.

Irwandi juga menyerukan bagi semua masyarakat yang berminat menjadi pimpinan daerah melalui jalur independen, bisa tetap mendaftar. “Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seluruhnya di Indonesia, tak ada peraturan daerah yang mampu menganulir putusan MK,” katanya.(dad)

Sumber : Harian Aceh