MACHMUD - KHADAM MAKAM SYIAH KUALA

“SAYA khadam dari keturunan yang kedelapan,” kata lelaki itu. Dia mengenakan sarung, kemeja muslim dan kopiah hitam.

Ucapannya bernada bangga sekaligus hormat. Sebab hanya orang dan keturunan tertentu yang mendapat hak waris sebagai khadam. Dalam bahasa Arab dan Melayu, khadam sebutan untuk orang yang menjadi juru kunci. Tugasnya menjaga dan memelihara makam.


Makam yang dia jaga adalah makam orang yang dikenal saleh, berilmu, dan mulia. Makam itu tempat peristirahatan terakhir ulama besar Aceh dan pemimpin tarekat Sattariyah, Syeh Abdurrauf bin Ali Al Fansuri Assingkili. Masyarakat lebih mengenal sang ulama dengan nama Syiah Kuala. Dia menjabat sebagai Kadhi Malikul Adil di Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Ratu Safiatuddin Syah (1641-1675), Nakiatuddin Syah (1675-1678), Zakiatuddin Syah (1678-1688), dan Kamalat Syah (1688-1699).

Machmud adalah pensiunan pegawai negeri di Dinas Sumberdaya Air, Banda Aceh. Hampir tiap hari dia datang ke pemakaman, mulai jam delapan pagi sampai enam sore. Jabatannya adalah koordinator ahli waris juru kunci pemakaman. Tiap Senin dan Kamis, dia menerima puluhan bahkan ratusan peziarah. Dalam sepekan dia hanya libur pada hari Jumat.

Machmud menggantikan khadam Syiah Kuala sebelumnya, Abdurrahman Ibrahim, lewat musyawarah para ahli waris. Abdurrahman tak lain adalah abang kandung Machmud.

Ketika tsunami menggulung Aceh, gelombang itu menghancurkan benda-benda dan memusnahkan mereka yang hidup. Abdurrahman bersama istri dan empat anaknya tak terkecuali. Keluarga itu tinggal di gampong Deah Raya, kecamatan Syiah Kuala. Rumah mereka tak jauh dari kompleks pemakaman.

Tak satu pun rumah penduduk tersisa di gampong itu. Yang selamat hanya makam Syiah Kuala yang terletak dua puluh meter dari tanggul.

Kondisi makam rusak berat. Pagar besi pelindung bengkak-bengkok. Tanah amblas. Namun posisi batu-batu yang melindungi makam nyaris tak berubah. Satu nisan masih berdiri tegak, satu lagi patah. Nisan-nisan lain rebah dan berserak di sekeliling makam sang ulama. Terpisah dari kuburan masing-masing.

Saat melewati makam itu, wangi melati tercium dari di tepi utara. Tapi saya tak melihat bekas taburan melati di sekeliling makam. Pohon melati pun tak ada. Beberapa pokok bakau terletak sekitar 50 meter dari pemakaman. Tanah gersang. Tambak-tambak rusak. Panas matahari membakar kulit. Dan laut luas begitu dekat dari sini.

Pagi itu saya ditemani Muhammad Isa, pengemudi becak-mesin yang mengantar saya ke pemakaman, dan tiga orang peziarah. Juru kunci makam belum datang.

Saya tak percaya dengan penciuman sendiri, lalu bertanya kepada Isa.

“Bang, abang mencium wangi melati?”

“Iya, wangi.” Isa mengendus-endus, mencari sumber bau tersebut.

Tiga peziarah itu pun mengalami hal serupa. Mereka mencium aroma melati saat mendekati makam. Mungkinkah ada orang yang sengaja menyiram parfum ke makam?

Minggu berikutnya saya kembali lagi ke situ dan mencium wangi yang sama.

“Tidak… tidak pernah ada yang menyiram minyak wangi ke makam,” kata Machmud, juru kunci makam.

Tapi, ah, saya tak ambil pusing. Saya kembali berkeliling makam, mengamati situs bersejarah yang rusak itu.


PADA 29 Januari 2006 lalu, penjabat Gubernur Mustafa Abubakar menyatakan, pemerintah daerah telah menyediakan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk memperbaiki kompleks pemakaman. Dia datang bersama para pejabat daerah.

Di lain hari, ketika Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mendatangi tempat itu, dia juga menjanjikan hal yang sama: membantu merekonstruksi makam.

“Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar Machmud.

Ruang kerja Machmud berdinding tripleks dan beratap seng, bersebelahan dengan makam. Di ruang itu pula dia menerima dan mencatat nama peziarah yang datang.

“Selama ini pemeliharaan dan perawatan kami lakukan sendiri. Pembangunan pagar juga dari dana kita sendiri.”

Entah bermaksud menyinggung pemerintah atau tidak, sebuah papan besar memuat tulisan yang meminta perhatian pemerintah. Bunyinya, “Sejauh mana perhatian pemerintah terhadap makam yang sangat bersejarah ini.… Marilah kita sama-sama menjaga, memelihara serta merawatnya agar tetap utuh sepanjang masa. Jangan sampai jatuh ke laut.”

Tiba-tiba seorang ibu bersama anaknya memberi salam dan masuk. Mereka membawa karung putih berisi seekor ayam berbulu putih. Dalam bahasa Aceh, Machmud menanyakan maksud kedatangan si ibu. Ibu itu memperkenalkan diri sebagai Nurhayati binti Usman. Anak laki-lakinya yang berusia sekitar empat tahun itu bernama Adlan Kamal.

“Saya memenuhi nazar untuk anak saya yang baru sembuh dari sakit.” Machmud menerjemahkan kepada saya. Tak berapa lama, Machmud menjelaskan apa arti nazar dan bagaimana seharusnya nazar dilakukan. Dia juga menerangkan bahwa tiap peziarah yang datang, termasuk sang ibu, dilarang meminta apapun kepada almarhum Syiah Kuala.

“Karena itu namanya syirik. Mintalah hanya kepada Allah yang Mahakaya,” ujar Machmud.

Nurhayati menyerahkan ayam kepada Machmud sebelum pamit pulang. Machmud sempat memotret ibu dan anak itu dengan kamera digital sebagai dokumentasi.

Menurut Islam, nazar berarti mewajibkan diri-sendiri melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tujuannya mengagungkan serta mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa hukum melaksanakan nazar atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dinazarkan adalah wajib.

“Mengapa banyak orang memenuhi nazarnya di makam Syiah Kuala, tidak di tempat lain?” tanya saya pada Machmud.

“Memang banyak tempat lain. Tapi menurut pengakuan mereka, lebih yakin melakukannya di sini daripada di tempat lain. Dan sesuatu yang diikuti dengan keyakinan akan lebih afdhal (utama) dikerjakan.”

“Dengan apa saja warga biasanya bernazar?”

“Apa saja. Ibu tadi dengan seekor ayam. Yang kaya ada yang bernazar dengan kambing. Mereka yang tidak mampu bisa dengan mengerjakan salat sunat. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan dia.”

Orang-orang yang bernazar datang dari berbagai kalangan. Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang, Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Djaka Santoso, belum lama ini memenuhi nazarnya.

“Dia bernazar agar segera dipromosikan jadi kapolres, dan terkabul. Setelah dilantik sekitar seminggu lalu dia memenuhi nazarnya dengan memotong seekor kambing,” kisah Machmud.

Dia memperlihatkan foto kambing milik Kapolres Aceh Tamiang itu sebelum disembelih. Bulunya hitam pekat. Badannya gemuk. Setelah dikuliti, biasanya daging dan tulang kambing dimasak di tempat yang tak jauh dari makam Syiah Kuala. Warga setempat dan peziarah akan menyantap masakan itu bersama-sama.

Dalam buku tamu Machmud, hingga pertengahan 2006 ini sudah tercatat 105 ekor kambing yang disembelih untuk memenuhi nazar.

Banyaknya warga yang berziarah membuat makam tak pernah sepi. Beberapa pekan setelah tsunami, dalam sehari jumlah pengunjung mencapai seribu orang. Selain berziarah, pengunjung kerap memberi sumbangan.

“Pak Muhammad Anshari dari Bekasi Utara menyumbang Rp 10 juta untuk menata kembali batu-batu nisan.” Machmud menunjukkan catatannya.

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berniat mengunjungi makam Syiah Kuala, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso memerintahkan anak buahnya membangun bale, semacam tempat istirahat sementara. Namun ketika bangunan panggung bercat hijau itu rampung, SBY tak kunjung menepati niatnya.

Tapi berkah dari makam Syiah Kuala terus berlanjut. Bahkan tukang becak-motor, seperti Bang Isa, tak luput dari rezeki. Soalnya, jarak dari jalan utama ke pemakaman lumayan jauh, antara tiga hingga lima kilometer. Peziarah butuh sarana untuk mencapai makam. Ditambah lagi, jalan berlubang dan belum diaspal. Debu beterbangan.

“Rata-rata sehari saya bisa dapat Rp 40 ribu,” kata Isa yang tinggal di barak daerah Lambaro Skep, tak jauh dari pemakaman.

Jumlah itu jauh dari cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup istri dan delapan anaknya. Tapi, dia mengaku masih beruntung memperoleh pemasukan.

Bagaimana dengan Machmud? Siapa yang menggaji dia untuk menjaga makam?

“Ya dari dana amal.”

“Dari pemerintah?”

“Tidak… tidak ada.” Machmud menggelengkan kepala.



IBRAHIM DAN MARIANI PENGURUS RUMOH CUT NYAK DHIEN

DARI makam Syiah Kuala yang terletak di utara kota Banda Aceh, saya pergi ke barat. Saya menuju peninggalan sejarah yang terletak di ruas jalan utama Banda Aceh-Meulaboh atau tepatnya, jalan menuju pantai Lhok Nga.


Saya menjumpai Ibrahim Yusuf dan Mariani. Mereka punya kewajiban tak kalah besar bagi bangsa Aceh. Secara bergantian mereka menjaga dan merawat satu-satunya rumah peninggalan Cut Nyak Dhien, pejuang Aceh. Kendati penjajah Belanda membuang Cut Nyak Dhien ke Sumedang, Jawa Barat, hingga akhir hayatnya, orang Aceh tak pernah melupakan dia.

Di rumah itu pula Cut Nyak Dhien pernah hidup bersama suami tercinta Teungku Umar, yang kemudian gugur mendahuluinya. Teungku Umar memimpin rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda.

Rumah panggung bercat hitam, memanjang dan menghadap ke utara. Tinggi tiang-tiang penyangga mencapai dua meter. Atap terbuat dari daun nipah kering. Lantai dan dinding dari kayu ulin atau kayu besi. Pokok-pokok nangka jadi tiang penyangga. Usianya sekitar 200 tahun. Pada 1896, rumah ini dibakar Belanda dan pada 1981 direnovasi pemerintah Indonesia.

Ruang dalam cukup luas. Di serambi muka, pengunjung dapat melihat potret-potret bersejarah ketika pasukan marsose atau tentara Belanda menyerbu kampung dan gagal menangkap Teungku Umar. Potret pasukan Teungku Umar yang merusakkan rel kereta api milik Belanda juga dipajang di dinding. Potret terakhir di dinding kanan adalah potret Cut Nyak Dhien. Rahangnya kukuh. Garis wajahnya tegas.

Potret-potret itu merupakan reproduksi dari dokumentasi asli yang disimpan di Leiden, Belanda.

Antara serambi muka dan belakang terdapat dua kamar dayang-dayang. Kamar Cut Nyak Dhien berada di sebelah timur, diapit ruang tamu utama dan ruang rapat. Lapisan kain kelabu di ranjang Cut Nyak Dhien sebagian masih asli.

Ruang makan bersebelahan dengan kamar pembantu. Di sekeliling ruang makan terdapat lemari kaca yang menyimpan senjata-senjata tajam, seperti pedang, tombak, maupun rencong. Senjata-senjata ini ditemukan dalam tanah, tepat di bawah rumah, ketika renovasi berlangsung.

Ketika tsunami datang, rumah Cut Nyak Dhien jadi tempat berlindung sekitar 800 warga, orang dewasa dan anak-anak. Air tak sampai membenam lantai. “Sedikit lagi air masuk. Batas air cuma beberapa senti di bawah lantai,” kisah Ibrahim Yusuf pada saya.

Konstruksi bangunan cukup kokoh. Tak ada kayu yang patah atau retak.

“Hanya atap saja yang dirapikan dan ditambah yang baru, karena waktu tsunami ada yang naik sampai ke atas sana dan asap jadi bergeser,” katanya, lagi.

Namun, gedung pustaka yang berada di sebelah barat rumah ini rusak berat. Ratusan buku sejarah Cut Nyak Dhien, Teungku Umar, Panglima Polem, Teungku Chik Di Tiro, dan pejuang-pejuang kerajaan Aceh hanyut dibawa air. Kini bangunan tersebut kosong-melompong.

Ibrahim dan Mariani bekerja keras membersihkan sampah dan lumpur bekas tsunami di sekeliling rumah. Keduanya sama-sama keturunan penjaga rumah. Mereka tinggal bertetangga. Ibrahim bersama istri dan seorang anak, sedangkan Mariani sudah hampir lima tahun menjanda.

Sayang sekali, perjuangan Ibrahim dan Mariani menjadi penjaga, pengelola sekaligus pemandu bagi pengunjung yang datang tak sebanding dengan honor maupun perhatian pemerintah untuk mereka.

Ketika diangkat jadi penjaga rumah pada 1991, mereka diupah Rp 15 ribu. Kini, setelah 15 tahun merawat rumah pasangan pahlawan kebanggaan bangsa Aceh, upah mereka hanya naik sepuluh kali lipat. Ya, tiap bulan mereka hanya mendapatkan Rp 150 ribu. Itu pun tersendat-sendat.

“Sudah empat bulan honor kami belum dibayar. Saya sudah bolak-balik menanyakan, tapi jawabannya selalu masih menunggu dana dari pusat,” ungkap Ibrahim.

“Sebenarnya sangat tidak cukup, walau untuk kebutuhan sendiri. Apalagi setelah tsunami barang-barang di sini sudah mahal. Tapi, mau tidak mau harus dicukupkan,” Mariani menimpali.

Mereka berdua tak jarang harus menanggung beban biaya listrik. Menurut Ibrahim, tiap bulan rekening listrik untuk penerangan rumah dan taman nyaris menyamai upah gabungan dia dan Mariani, “Antara Rp 200 ribu sampai 250 ribu.”

“Dananya kami kumpulkan dari sumbangan tamu-tamu yang datang. Itu pun kami tidak meminta,” ujar Ibrahim.


AMIN YUSUF PENJAGA BENTENG INDRA PATRA

AMIN Yusuf punya nasib nyaris serupa. Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu bekerja menjadi penjaga Benteng Indra Patra di Lamdong, Krueng Raya. Lokasinya sekitar 33 kilometer dari Banda Aceh ke arah timur.



Benteng Indra Patra dibangun oleh keturunan Raja Harsya dari India Selatan pada 604 Masehi. Semula bangunan ini merupakan tempat tinggal keluarga raja dan digunakan untuk kegiatan ritual. Namun, ketika pasukan Iskandar Muda merebutnya dari Portugis, peninggalan kerajaan Hindu tersebut berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan senjata, seperti meriam dan bedil.

Seperti juga makam Syiah Kuala, dua benteng dari semen dan batu sungai ini terletak di bibir pantai Selat Malaka. Tinggi masing-masing benteng enam meter. Tapi tsunami merontokkan pagar tembok yang mengelilinginya.

Saya terpaksa ekstra hati-hati ketika menuju kawasan benteng. Banyak ‘ranjau darat’ di sana-sini. Baunya cukup menusuk. Ternyata yang berkunjung bukan hanya manusia, gerombolan kerbau dan sapi juga tak mau ketinggalan.

“Sejak tak ada pagar, binatang-binatang itu keluar-masuk sesukanya,” tutur Amin kepada saya. Sejak dihantam tsunami, menurut Amin, tidak ada upaya pembangunan pagar.

Sebagai penjaga benteng yang konon dibangun pada abad ke-7 itu, Amin hanya diupah Rp 150 ribu per bulan. Seperti Ibrahim dan Mariani, tak setiap bulan dia menerima honor. Padahal rasa lapar dan kebutuhan keluarga tak bisa ditahan-tahan.

“Semula anak saya, Emisa yang menjaga, tetapi sejak tiga tahun lalu dia kerja sebagai kenek truk di Medan. Satu kali trip dia bisa dapat Rp 150 ribu.”

Di masa konflik, tempat ini sepi pengunjung. Lamdong kerap jadi daerah operasi tentara Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua warga bahkan ditembak mati gara-gara dituduh mata-mata tentara Indonesia. Amin sempat ditahan sehari di markas Komando Distrik Militer. Dia juga pernah dihajar anggota Brigadir Mobil.

“Tapi lebih baik dipukul tentara daripada harus berhadapan dengan GAM,” kata Amin, mengutip komentar penduduk setempat.

Setelah kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan GAM, benteng tersebut kembali ramai dikunjungi orang. Amin kemudian membuka warung makanan dan minuman. Hasilnya bisa lebih banyak dari honornya sebagai penjaga benteng.

Tapi kepada pengunjung Amin berpesan, “Kalau mau datang dan duduk di semak-semak harus bawa surat nikah. Berkunjung boleh, tapi jangan bikin perbuatan yang tidak-tidak. Karena orang kampung yang bisa terkena bala!”


MUHAMMAD YAHYA PEMANDU SITUS TAMAN SARI GUNONGAN ( TAMAN GAIRAH )

BANGUNAN bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara berada di bawah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang berkantor di Jalan Teuku Umar, di pusat kota Banda Aceh. Di kompleks kantor itu juga terdapat peninggalan bersejarah.


Taman Sari Gunongan atau Taman Gairah namanya. Taman ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) berkuasa. Bangunan berbentuk replika gunung di tengah taman konon terbuat dari putih telur. Sultan mempersembahkan seisi taman tersebut untuk permaisurinya yang berasal dari Pahang.


Di situ saya menemui Muhammad Yahya yang juga salah seorang juru kunci dan pemandu situs Taman Sari Gunongan atau Taman Gairah. Tapi lagi-lagi, nasib Yahya tak berbeda jauh dengan juru kunci di bangunan bersejarah lainnya. Honor ekstra minim.

“Kalau saya masih muda, mana mau saya kerja di sini,” ujar Yahya pada saya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rambut keperakan. Dia pensiunan tentara. Pangkat terakhirnya sersan kepala. “Tapi karena tak ada pekerjaan lain, ya terpaksa dijalani.”

Insa Anshari, kepala BP3, tak bisa berbuat banyak.

“Dana kita memang minim.” Insa berterus terang.

Menurut dia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tiap tahun hanya memberi anggaran Rp 130 juta kepada kantornya. Pengeluaran terbesar digunakan untuk membayar honor para juru kunci situs yang berada di Aceh dan Sumatera Utara. Total jumlah mereka 168 orang. Sedangkan jumlah anak buah Insa sebanyak 29 orang.

Jika dihitung, dalam setahun total pengeluaran untuk honor para juru kunci mencapai Rp 300 juta! Itu belum termasuk dana rekonstruksi dan rehabilitasi situs-situs bersejarah yang rusak akibat gempa dan tsunami.

Lantas apa upaya Insa menutupi sisa kebutuhan anggaran?

“Kita sudah minta ke pusat, tapi sepertinya wakil rakyat di Jakarta kurang memahami apa arti sejarah. Untuk rekonstruksi kita sudah minta bantuan BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias), tapi belum ada respon. Kita menyadari, mungkin sementara ini prioritas rekonstruksi dan rehabilitasi lebih kepada penduduk yang jadi korban tsunami. Saya dan beberapa pegawai di sini juga menjadi korban tsunami, tapi belum dapat bantuan perbaikan rumah.”


RUPANYA nasib juru kunci dengan situs sejarah yang mereka rawat setali tiga uang: kerap dilupakan. Saya teringat ucapan salah seorang tokoh dalam karya Karl May yang berjudul Dan Damai di Bumi. May pernah mengunjungi Pelabuhan Ulee Lheue dan Kutaraja di akhir abad ke-19. “Mereka yang tidak menghargai masa lalu, juga tidak berharga untuk masa depan,” kata penulis serial Old Shatterhand ini.

Tapi Machmud, penjaga makan Syiah Kuala, tidak akan melupakan sejarah yang pernah membuat Aceh berjaya. Dia tak gentar jika bencana kembali berulang, apalagi sekedar minimnya dana. Dia berupaya menjaga, memelihara serta merawat warisan yang dipercayakan padanya.

“Kita berupaya sejauh kita bisa,” tegas Machmud.


Penulis & Sumber : Samiaji Bintang adalah kontributor Aceh Feature 14 Juni 2006 di Aceh.

Tertembaknya mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi meninggalkan duka bagi sebagian orang Aceh. Setidaknya, itulah yang dirasakan Ligadinsyah, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah kuliah, sekaligus ikut pelatihan militer di kamp Tajura, Libya. Bagi Liga, tanpa Khadafi, tak pernah ada angkatan perang GAM. Bahkan, sebagian anggota GAM pernah jadi pengawal Khadafi.



Dua tahun di Libya, meninggalkan kenangan mendalam bagi Ligadinsyah. Liga yang ketika itu masih berusia 24 tahun terpilih sebagai salah satu dari lima pemuda Aceh yang mendapat beasiswa kuliah di Al Fatah University, Tripoli, tahun 1986. Dia mengambil jurusan bahasa Arab. "Kami kuliah di sana atas rekomendasi almarhum Teungku Hasan Tiro," kata Liga yang kini berusia 48 tahun kepada The Atjeh Post, Jumat (21/10).

Menurut Ligadinsyah, tak lama setelah dia ke Libya, barulah gelombang pemuda Aceh lainnya dikirim ke sana untuk ikut pelatihan militer. "Tahun 1987, saya dipercaya sebagai penerjemah untuk kawan-kawan dalam latihan militer. Saat libur kuliah, saya juga ikut bergabung dalam pelatihan militer," kenangnya.



Meski pemberontakan GAM dimulai tahun 1977, pendidikan militer secara besar-besaran memang baru dimulai pada 1986-1990. Maka tumpah ruahlah sekitar seribuan pemuda Aceh ke Libya. Mereka dikirim dalam tiga gelombang. Alumni Libya inilah yang kemudian menjadi tulang punggung pergerakan GAM. Bahkan, Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM yang kini menjadi ketua Partai Aceh adalah mantan alumni Libya.

Terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Tripoli dan berada di pinggir laut, kamp Tajura adalah salah satu kamp pelatihan yang diperuntukkan bagi kelompok 'bermasalah' dengan negaranya. Kata Lingga, Khadafi menyebutnya: pelatihan untuk orang-orang tertindas dan terzalimi di negaranya. "Setahu saya, dananya dari anggaran belanja resmi Libya. Khadafi bilang itu bantuan resmi untuk orang-orang yang terzalimi di negaranya," kata Liga.

Selain dari Aceh, kata Lingga, pelatihan militer itu diikuti 'pemberontak' dari Pattani (Thailand), Moro (Philipina), Amerika Latin dan Afrika.

Sejauhmana kedekatan Hasan Tiro dengan Khadafi? Menurut Ligadinsyah, hubungan keduanya cukup dekat. Bahkan, Hasan Tiro dipercaya sebagai ketua Makbatabah Al Alami, sebuah lembaga nonstruktural yang menjadi penasehat politik Khadafi. Selain itu, Tiro juga didaulat menjadi President COmmittee peserta pelatihan militer, membawahi peserta dari negara-negara lain. "Tingkat kepercayaannya kepada Teungku Hasan sangat tinggi. Teungku Hasan juga cukup populer di kalangan tangan kanan Khadafi," kata Ligadinsyah.



Ligadinsyah juga masih ingat benar, sejumlah lulusan terbaik GAM di Tanjura pernah menjadi pengawal pribadi di ring satu Khadafi. Baginya, Libya dan Khadafi adalah cikal bakal angkatan perang Aceh Merdeka."Kalau Indonesia standar militernya Amerika, angkatan perang GAM dulu kiblatnya ke Libya."

Sederet kenangan dan hubungan itulah yang membuat Ligadinsyah merasa terenyuh ketika di televisi, ia melihat Khadafi tewas dan diperlakukan tidak manusiawi pada Kamis (20/10) pagi. "Secara pribadi saya sedih juga dan tidak simpati kepada tindakan-tindakan kekerasan seprti itu. Apapun cerita, dia pemimpin yang pernah membebaskan Libya dari tirani Raja Idris itu dan pemimpin yang disegani di negara-negara Arab. Harusnya dia diperlakukan lebih manusiawi," ujarnya.

Kini, Khadafi dan Hasan Tiro telah tiada. Mereka pergi dengan meninggalkan jejak sejarah antara Aceh dan Libya.[]

Penulis : Yuswardi A Suud
Sumber : AtjehPost

Saya ingin menulis. Tapi, tidak pernah bisa menulis seperti penulis lainnya. Saya memang bukan seorang penulis. Saya ingin berpolitik. Tapi, sungguh saya juga bukan politikus. Apalagi politikus ulung seperti teman-teman saya. Saya juga ingin berdiplomasi. Namun, saya juga bukan seorang diplomat. Akan tetapi hari ini saya harus menulis.inilah tulisan perdana saya.

Saya sedikit ingin berkisah. Lebih kurang sudah lima tahun saya menikmati damai yang telah dirajut dengan susah payah ini. Sering teman-teman aktivis, juga teman-teman eks kombatan mengajak untuk terlibat dalam aktifitas politik setelah 2006. Ajakan itu, selalu saya abaikan dengan alasan “Saya ingin menikmati damai ini”. Sebenarnya, dalam lubuk hati yang paling dalam saya mengingkari jawaban saya sendiri.

Sungguh, tidak bisa dipungkiri. Secara lahiriah Aceh sudah damai. Secara mayoritas pun DPRA sudah dikuasai oleh Partai Aceh (PA). Begitu juga dengan eksekutif. Sayangnya, damai ini hanya baru sebatas simbolisasi karena kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative masih bisa diinterpensi, dan UUPA masih bisa diotak atik oleh Jakarta. Ini maknanya makna pemerintahan sendiri atau yang kerap disebut dengan self government belum diklaskan oleh Jakarta. Kalau sudah begini, bisa dikatakan damai di Aceh seumpama jiwa yang sedang kehilangan ruhnya.

Meski begitu, saya masih bisa bersyukur karna dentuman senjata tidak pernah terdengar lagi. Warung kopi sesak dengan cekikan para remaja dan serak parau bapak-bapak tua dan setengah baya. Kondisi ini jauh berbeda ketika tahun-tahun sebelum MOU Helsinki ditandatangani.

Alhamdulillah semua bisa menikmatinya dengan hati yang gembira. Sayangnya, kegembiraan yang luar biasa itu telah menjadikan kita lupa diri. Kita, lupa bahwa hari ini kita sedang dibuai sayang oleh mereka yang mengatasnamakan NKRI. Sepertinya, penyakit lupa diri ini tidak hanya di alami oleh rakyat dan sebagian eks kombatan. Ternyata, Gubernur Aceh juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih kritis.

Saya masih ingat. Di tahun-tahun pertama rakyat masih bisa mendengar suara lantang Bapak Gubernur ketika meneriakkan agar butir-butir yang tertulis dalam MOU Helsinki di implementasikan dengan maksimal. Seiring berjalannya waktu ketegasan akan nasib MOU Helsinki yang dijabarkan dalam UUPA kian sepi diteriakkan. Hanya tersisa sosok pemimpin yang di mata saya terlihat bagai sosok yang hidupnya dipenuhi oleh tuntutan materil yang semakin hari semakin berlimpah.

Bagi saya, sekritis apapun penyakitnya, beliau tetap gubernur yang pernah menjadi sahabat saya. Banyak kenangan masa lalu yg terukir bersama beliau. Saya tidak tau apakah beliau masih mau mengingat masa–masa sulit itu atau tidak. Karena, selama beliau menjabat sebagai gubernur bisa dikatakan saya adalah sahabat yang paling jarang bertamu kerumah beliau. Sampai jari jemari ini saya paksakan menulis ini, saya belum juga kerumahnya serutin sahabat-sahabat beliau yang lain.

Seandainya saya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memediasi, mungkin hal seburuk ini tidak akan terjadi. Tapi sayang itu hanya andai-andai saya saja. Andai andai itupun baru muncul ketika saya sudah tidak mengenal beliau lagi. Sungguh, saya telah tidak mengenal sosok yang biasa saya sapa Teungku Agam.

Teungku Agam sekarang adalah sosok yang sudah mulai gemar memakai baret. Teungku Agam yang selalu menyisihkan waktunya untuk belajar menembak. Dia bukan lagi Teungku Agam. Dia hanya Irwandi. Gubernur Aceh.

Saya sadari itu. Kesadaran yang membuat saya menafikan persahabatan. Dengan berat hati, cukup saya simpan dalam kertas usang. Sungguh, saya tidak pernah memiliki sahabat yang gemar memakai baret. Gemar memegang senjata, kecuali dalam kondisi terjepit dan nyawa terancam. Tidak ada lagi suara lantangnya yang dulu dipergunakan untuk menggugat Jakarta. Kini, suara lantangnya itu telah dipergunakan untuk menggugat sahabatnya sendiri. Menggugat rekan-rekannya yang telah menggantarkan dirinya ke tampuk kekuasaan. Menggugat perdamaian yang sedang saya nikmati sekarang ini, dengan alasan sayang Aceh.

Mendengar gugatan seorang yang kini cukup ku panggil dengan Irwandi atas rekan-rekan seperjuangannya membuat jiwa saya terusik. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa menulis tapi kini memaksakan diri untuk menulis. Seorang perempuan biasa yang tidak memiliki kemampuan berdiplomasi akhirnya mulai belajar berdiplomasi. Sungguh, jiwa pemberontak yang telah lama saya kuburkan seakan meraung bak srigala kelaparan. Sepertinya hari itu saya telah sembuh dari penyakit lupa diri.

Seketika itu pula dengan rasa sedih yang begitu mendalam saya sempatkan diri mampir di rumah kediaman Muallem. Berharap bisa berbincang dengan beliau. Tapi, sayang beliau tidak berada di tempat sore itu. Akibatnya, jiwa ini terus saja menelangsa. Mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi.

Saya sangat percaya Muzakir (Muallem) sosok yang sangat arif. Suatu sore di Simpang Mesra, beliau pernah berucap, mundur dan diam lebih baik. Jika kita tetap majupun sebagai kandidat, yakinlah pertumpahan darah antar timses (tim sukses) Irwandi dan PA akan berlangsung. "Hana payah jioeh, bak merepah tempat ikat spanduk manteng ka pake. Ta cok hikmah mantong (ngak usah jauh-jauh waktu berebut tempat pemasangan spanduk saja pasti akan terjadi pertengkaran. Kita ambil hikmahnya saja." Sungguh kalimat bijak yang keluar dari mulut seorang Mualem.

Itulah kearifan yang keluar dari sosok panglima, yang kukenal 9 tahun silam. Beliau tetap Muallem yang selalu berlama-lama dalam sujud dan zikir.Muallem yang selalu menjadikan mesjid sebagai tempat transitnya. Berbanding terbalik dengan perilaku Gubernur Aceh saya yang setelah mengeluarkan statement kalau independent tidak boleh ada di Aceh, sekarang beliau yang mengingkarinya. Begitu juga, setelah mengeluarkan statement semua pejabat pemerintah Aceh harus memakai INOVA sebagai kenderaaannya, malah beliau yang memakai Cheep Robicon.

Bagi saya, Muallem sebagai representative PA telah menunjukkan karakternya sebagai negarawan dan politikus sejati. Jadi wajar saja jika dalam beberapa hari ini kalimat-kalimat yang bertendensi simpati terus saja bergulir.Namun sekali lagi saya ingatkan, selaku anak Aceh yang belum berpaling dari garis lurus perjuangan, jangan terhipnotis dengan pujaan-pujaan sesaat, diakui atau tidak, PA (Partai Aceh) termasuk saya sendiri merupakan calon penonton dari sebuah pesta yang akan digelar sebentar lagi. Saya ingin bertanya, Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penonton selain tepuk tangan? Atau, akan ada riak yang akan merubuhkan panggung sehingga pesta gagal digelar?

Walaupun DPRA tidak mengakui bahwa pesta tersebut sah menurut hukum dan tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada Aceh, baik menyangkut dana APBA hingga kemasalah ritual Gubernur telpilih (Aceh.tribunnews.com/2011/10/09)Pesta tetap akan digelar. Pertanyaan selanjutnya, setelah pesta usai akan kemanakah sang pengantin itu berlayar?

Saya yakin lagi-lagi Jakarta tempat berlabuh. Inilah Aceh. Sebagian rakyatnya tidak pernah malu melacurkan dirinya dengan Jakarta. Luka lama belum juga sembuh, kini luka baru mulai kita torehkan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Aceh kedepan, ketika disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif telah terbangun jauh-jauh hari, otomatis pembangunan yang berkesinambungan, kesejahteraan bagi rakyat, pendidikan yang maksimal untuk generasi muda, kesehatan yang memadai akan mandek alias tidak akan berjalan maksimal seperti yang akan digaungkan oleh Jurkam dari setiap kandidat nantinya.

Dalam kondisi seperti inilah kita membutuhkan kecerdasan para pemilih dan kekritisan rakyat dalam mencerna apapun yang keluar dari mulut para kandidat.Apa yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu seyogyanya bisa dijadikan bahan refleksi,pengalaman menjadi knowledge dari learning before,learning during,learning after berujung sebagai collective knowledge.Aceh milik Rakyat Aceh, sudah sepatutnya rakyat yang menentukan segalanya, bukan mereka-mereka!

Penulis : Cut Meutia (Farah)
Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Tinggal di Limpoek, Aceh Besar
Sumber : AtjehPost

ACEH DI AMBANG RADIKALISASI MASSA

Enam organisasi sipil Aceh menyatakan konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa dan berpotensi menciptakan kemandegan politik serta ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.

Keenam elemen sipil itu adalah AJMI, GeRAK Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PB HAM Pidie.

“Kami menyakini konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa, jika Pemerintah Pusat tidak segera mengambil sikap,” kata juru bicara enam elemen itu, Hendra Fadli dalam surat yang dikirim kepada Presiden SBY, Jumat (21/10).

Kata Hendra, kekhawatiran itu muncul berdasarkan beberapa pertimbangan yang mengacu pada bacaan situasi objektif di Aceh dan peta kekuatan politik lokal yang masih eksis di Aceh.

Pertama, konflik regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada Aceh menyebabkan Partai Aceh (PA) tidak mendaftarkan calon kepala daerah mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, soliditas dan loyalitas yang dimiliki seluruh pimpinan PA/KPA di Aceh akan berimpilkasi pada kesamaan sikap para anggota legislatif di tingkat provinsi dan anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota. Paling tidak, di tingkat propinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota dimana PA merupakan pemilik kursi mayoritas di parlemen.

Ketiga, sulit untuk memungkiri bahwa PA/KPA sebagai jelmaan dari GAM masih memiliki dukungan arus bawah yang kuat. Apalagi paska keputusan penting yang disampaikan oleh Muzakir Manaf dengan argumentasi yaitu mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA secara konsisten dan konsekuen demi marwah Aceh.

Keempat, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh incunbent) dan kubu pro dan pengguna jalur independen lainnya juga tidak bisa dianggap kecil. Selain Irwandi Yusuf ada 73 kandidat bupati, walikota dari jalur independen yang telah mendaftarkan dirinya di berbagai kabupaten/kota.

Kelima, kekuatan politik Partai Nasional (Parnas) nyaris tidak memiliki kepentingan langsung dalam kisruh Pilkada Aceh. Karena, apa pun situasinya Parnas tidak memiliki kerugian politik yang serius. Sehingga sikap Parnas cenderung terkesan oportunis dan mengalir ke arus yang kuat.

Artinya, pimpinan Parnas di Aceh tetap tidak bisa diandalkan sebagai solusi dalam kisruh Pilkada di Aceh, meskipun secara politik Parnas merupakan kekuatan politik potensial yang memiliki daya bisik yang kuat kepada otoritas politik nasional.

“Atas dasar itu dan melihat perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa kisruh Pilkada Aceh mulai mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik,” sebutnya.

Enam elemen sipil itu memprediksi, dalam beberapa waktu ke depan mobilisasi masa dalam jumlah besar dan masif akan terus terjadi di Aceh, seperti yang telah diawali di Pidie, Kamis (20/10) lalu.

Dan di sisi lain, kelompok pro indepependen tentu tidak akan diam. Mereka akan melakukan hal serupa untuk menangkal serangan mobilisasi masa lawan politiknya.

Karena itu, katanya, pihaknya menyarankan kepada Presiden SBY untuk mengarahkan para pihak yang berseteru Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf agar bersikap arif sehingga tidak terjebak dalam politik antagonis melalui pengerahan kekuatan politik masing-masing, maupun kampanye publik yang bakal menyulut perlawanan arus bawah.

Tidak membiarkan konfrontasi Politik Aceh terus bergulir dan secara konsisten mengarahkan semua pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh serta seluruh kewenangan Pemerintahan Aceh.

Surat itu juga ditembuskan pada media lokal dan nasional, Kedutaan negara-negara sahabat di Jakarta, jaringan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional, Crisis Management Initiative (CMI) dan Uni Eropa.(bay)

Sumber : Harian Aceh

MASSA DI PIDIE TUNTUT TUNDA PILKADA,DEWAN SETUJU

Sekitar seribuan massa dan anggota Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Pidie berdemo menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemkab dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Pidie agar menunda Pilkada, Kamis (20/10). Tiga pernyataan sikap mereka disetujui.

Amatan Harian Aceh kemarin, sejak pukul 08.00 WIB, ratusan massa menumpangi truk, pick up, bus sekolah, dan sepeda motor, mulai memadati halaman Gedung Meusapat Ureueng Pidie. Dua jam kemudian massa mencapai seribuan, yang datang hampir dari seluruh kecamatan di Pidie.

Koordinator aksi, T Syawal, didampingi Ketua KMPA Pidie, Mustakim RE, kemudian berorasi di gedung itu. Mereka meminta DPRK, Pemkab dan KIP Pidie segera menunda Pilkada sementara waktu sebelum adanya penyelesaian konflik regulasi yang sesuai UUPA dan MoU Helsinki demi menyelamatkan perdamaian.

Massa kemudian datangi Gedung DPRK sekira pukul 10.30 WIB. Seluruh anggota Dewan diminta keluar dari gedung untuk mendengarkan pernyataan sikap dari massa dan KMPA.

Tak lama berselang, seluruh anggota Dewan dari Fraksi Partai Aceh termasuk pimpinan DPRK Pidie, Abdul Hamid, memenuhi permintaan massa.

Sebagai butir pertama, DPRK Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi bahwa pelaksanaan Pilkada cacat hukum, karena akan berdampak rusaknya stabilitas politik, keamanan dan gagalnya perdamaian.

Ketua DPRK Pidie, Abdul Hamid, menandatangani tuntutan massa dan KMPA itu. DPRK Pidie mendukung aksi masyarakat yang meminta Pilkada Pidie ditunda sampai adanya payung hukum yang jelas, dan pelaksanaan Pilkada harus sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan lain yang berlaku.

Massa kemudian mendatangi Sekretariat Pemkab Pidie. Pemkab juga diminta hal nyaris sama, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak rasional dan dipaksakan, karena masih ada perselisihan hukum dan politik, serta perlu menghentikan segala pembiayaan dana Pilkada sementara waktu.

Sekdakab Pidie M Iriawan dan sejumlah pejabat teras jajaran Pemkab Pidie mewakili Bupati Pidie Mirza Ismail yang masih berada di Jakarta dalam rangka dinas, menandatangani butir kedua tersebut.

Di tempat yang sama, seluruh komisioner KIP Pidie diminta hadir untuk menandatangani pernyataan sikap ketiga. Pihak KIP pun hadir, antara lain Ketua KIP Pidie Junaidi Ahmad, didampingi dua anggotanya M Diah Adam dan Mulyadi Makmuman.

KIP Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi, bahwa menolak pelaksanaan Pilkada dan menghentikan semua tahapan Pilkada sementara waktu sampai tuntasnya penyelesaian konflik regulasi dan adanya kepastian hukum serta dukungan politik dari semua pihak.

Maka KIP Pidie menyatakan sikapnya, antara lain mendukung aspirasi masyarakat Pidie yang meminta Pilkada di Pidie ditunda hingga selesainya konflik regulasi sesuai hukum dan mekanisme yang ada.

KIP Pidie juga diminta melaksanakan Pilkada sesuai UUPA dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena UUPA merupakan aspirasi dan inspirasi masyarakat Aceh dan pada prinsipnya KIP Pidie berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada sesuai UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usai Junaidi Ahmad membaca pernyataan sikap KIP Pidie, sekitar pukul 13.30 WIB, massa pun mengakhiri aksi damai yang ditutup dengan pembacaan doa dan kembali ke daerah asalnya masing-masing.(zuk)

Sumber : Harian Aceh

Sejarah dan budaya Aceh banyak ditulis oleh kaum orientalis barat. Konon, dokumen sejarah dan budaya Aceh terlengkap tidak dimiliki Aceh, tapi ada di Belanda dalam Atjeh Institute.

Atjeh Institute dibangun pada 31 Juli 1914 atas prakarsa Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje, yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan KB nomor 61 oleh pemerintah Kolonial Belanda.


Tulisan-tulisan tentang Aceh yang ditulis oleh ahli ketimuran, baik dari Belanda maupun penulis-penulis barat yang pernah membuat penelitian di Aceh, semuanya dihimpun di Atjeh Institute tersebut.

Prof Dr Aboe Bakar Atjeh dalam makalah tentang “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah” yang disampaikan pada seminar kebudayaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) kedua tahun 1972, menyebutkan susunan pengurusan Atjeh Institute ketika itu, Ketua Prof Dr Cristian Snouck Hurgronje. Sekretaris Dr C Janssen dan Prof J V.Van Werde C J Haselman sebagai Bendahara.

Untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda kala itu dalam usaha menaklukan Aceh, maka berbagai adat dan budaya serta karakteristik masyarakat Aceh diteliti di Atjeh institute. Lalu dibukukan dengan menggunakan bahasa Belanda. Buku-buku yang terlengkap tentang sejarah dan budaya Aceh yang sampai saat ini terpelihara.

Kesungguhan pemerintah kolonial Belanda dalam mendalami dan meneliti karakteristik dan budaya Aceh, tercermin dari pembentukan Atjeh Institute tersebut. Bahkan, Snouck dikirim ke Mekkah untuk mendalami Islam agar lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat Aceh dalam melakukan penelitiannya.

Ketika itu orang Aceh menerimanya dan menempatkannya setara ulama. Sebagaimana sejarah mencatat, dimana Snouck sering menjadi khatib dimesjid-mesjid ditempat dia melakukan penelitian. Sehingga Snouck dipanggil oleh orang Aceh saat itu dengan gelar “Teungku Puteh” yang dibermakna ulama dari barat. Padahal dia sebenarnya bukan muslim, melainkan orang yang punya banyak pengetahuan tentang agama islam.

Buah dari investigasi pura-pura Islam Snouck tersebut, maka lahirlah buku budaya Aceh. Ia melakukan penelitian langsung ke Aceh setelah sebelumnya mengumpulkan data-data dari pelawatan Aceh dan Cina yang pernah singgah di Aceh, baik masa Hindu maupun setelah kedatangan Islam. Seperti Dr G A J Hazuee, dan J Kreemer.

Semua biaya penelitian mereka ditanggung oleh Atjeh Institute. Dari penelitian mereka, lahir pulalah buku-buku tentang kebudayaan dan Sejarah zaman keemasan Aceh yaitu buku “Atjeh” yang ditulis oleh Kreemer dan buku “Encyopedie Van Ned Indie”.

Buku “Atjeh” yang ditulis oleh Kreemer merupakan yang terluas cakupannya tentang identitas dan budaya rakyat Aceh. Hal itu dilatari kepentingannya menulis buku tersebut yang lebih didominir rasa tanggung jawabnya sebagai pakar sejarah dari pada kepentingan politik pemerintah kolonial Belanda saat itu.

Sementara dari kalangan jurnalis, muncul H C Zentgraaf, redaktur Kepala surat kabar Java Bode. Mantan serdadu Belanda yang pernah ikut dalam perang Aceh, setelah pensiun dari militer dan bekerja sebagai wartawan perang. Ia menulis tentang kebrutalan serdadu Moersose bentukan Belanda dalam memerangi rakyat Aceh.

Rangkuman dari pengalamannya itulah yang kemudian dikumpulkan dealam buku “Atjeh”. Zentgraaf dengan gamblang menulis tentang karakteristik, keperkasaan serta ketangguhan rakyat Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Zentgraaf tidak segan-segan mencela bangsanya (Belanda-red) sendiri yang terlalu arogan.

Buku Zentgraaf tersebut dengan berani diterbitkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda masih menguasai nusantara, banyak kritikus menilai buku tersebut merupakan gondam yang memukul pemerintah Belanda kala itu.

Pada masa itu ada juga beberapa penulis lainnya, yang menulis tentang Aceh, diantaranya, Van Veer, Van Graaff, van Den Plass, Van Den Nomensen, semuanya dari Belanda. Kemudian Prof. Dr Griff dari Inggris, Marcopolo dari Spanyol, dan Prof Dr. Wit Shing dari Cina.

Soal dokumentasi budaya, rakyat Jawa lebih beruntung, atas prakarsa almarhum Prof Dr DA Husein Djajninggrat berhasil melobi pemerintah kolonoal Belanda untuk membangun Java Institute di Yogyakarta dengan Museum Sono Budoyo dan majalah Jowo. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

Begitu juga di Surakarta walau tidak begitu lengkap, masih mempunyai pusat kebudayaan yang mencerminkan karakteristik daerahnya. Pusat kebudayaan yang dikenal Radio Putoko itu terdapat di lokasi latihan dan manifestasi kebudayaan yang dinamai Taman Sriwidari.

Namun Aceh, karena keunikannya dan oleh Belanda Atjeh Institute tidak dibangun di Aceh, melainkan di negeri Belanda. Karena Belanda menilai sangat penting dokumentasi tentang Aceh ketimbang daerah lainnya di nusantara yang berhasil ditaklukkannya.
Diplomasi 1602

Ketertarikan Belanda Terhadap Aceh sudah dimulai sejak diplomat Aceh, Abdul Hamid mengunjungi Belanda, yang konon katanya merupakan diplomat pertama dari asia yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Belanda waktu itu.

Abdul Hamid diutus oleh Sultan Alauddin Al Mukamil ke negeri kincir angin tersebut. Rombongan duta Aceh itu tiba pada Agustus 1602, tapi pada 9 Agustus Abdul Hamid meninggal di negeri Eropa itu dan dimakamkan diperkarangan gereja St Pieter di Middelburg, Zeeland.

Menurut Prof Osman Raliby dalam sebuah tulisan tentang Aceh, dunia orang Aceh berubah cepat karena pengaruh agama Islam. Hal itu kemudian ditambah dengan bersentuhannya Aceh dengan pedagang-pedagang internasional yang mencari rempah-rempah ke Aceh sejak abad ke 14.

Namun, sejak 18 Agustus 1511, Portugis yang menduduki Malaka menjadi ancaman bagi perdagangan rempah-rempah di Aceh. Raja Aceh yang sudah melakukan kontak dagang dengan kerajaan-kerajaan Islam di India, Persia, Mesir, Turki, dan Bandar-bandar dagang di Laut Merah, menyadari hal tersebut. Akan tetapi tetap menjaga hubungan dengan Portugis.

Persaingan dagang kemudian membuat hubungan itu renggang, karena Portugis berhasrat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Karena itu pula Portugis berusaha menghentikan semua pengangkutan rempah-rempah dari pelabuhan Aceh.

Malah, pada tahun 1520 Laksamana dan Raja Muda Portugis di Goa, Dirgo Lopez De Sequeira mengancam dengan mengultimatum akan menyerang kapal-kapal yang melakukan kontak dagang dengan Aceh. Aceh dan Portugis pun menjadi musuh bubuyutan di selat Malaka.

Sembilan tahun kemudian (1529) Portugis ingin merebut pelabuhan Pidie dan Pase yang menjadi bandar perdagangan rempah-rempah. Namun usaha Portugis tersebut gagal. Raja Aceh berhasil menghalau Portugis untuk kembali ke Malaka. Malah pada Desember 1529, kapal-kapal Aceh muncul di depan Canannore di Pantai barat India, membantu armada Raja Kalicut yang bertempur melawan angkatan laut Portugis di Goa.

Selanjutnya, menurut Prof Dr H Aboebakar Atjeh, dalam tahun 1599–saat itu Aceh dipimpin Sultan Alauddin Riayatsyah yang dikenal dengan sebutan Sayid Al Mukammal (1588-1604)— Belanda datang ke Aceh merintis perdagangan rempah-rempah.

Orang pertama Belanda yang datang ke Aceh itu adalah dua bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Keduanya diutus oleh Zeewsche reeder Balthazar de Moecheron, Belanda. Keduanya datang dengan dua kapal besar dan berlabuh di Pelabuhan Kerajaan Aceh.

Menyadari adanya misi dagang Belanda ke Aceh, Portugis yang sudah duluan menduduki Malaka menghasut Kerajaan Aceh untuk tidak menerima misi dagang Belanda itu. Pasalnya, Portugis tetap berkeinginan untuk memonopoli perdagangan renpah-rempah. Apalagi waktu itu Portugis bermusuhan dengan Belanda.

Raja Aceh pun terpengaruh, dua utusan dagang Belanda itu, Frederick de Houtman dan Cornelis de Houtman ditahan. Karena negoisasi ekonomi yang gagal maka Cornelis pun kemudian dibunuh. Sementara Frederick ditangkap dan ditawan. Kedua kapal Belanda itu pun berlayar kembali ke Middelburg, Belanda.

J Kreemer, seorang penulis Belanda dalam buku “Atjeh” menjelaskan, pada November 1600 Paulus van Caerden, teman sepelayaran dengan Pieter Both memerintahkan kembali dua buah kapal dari Brabantsche Compagnie untuk merintis hubungan dagang dengan Aceh.

Paulus van Caerden berhasil membuat suatu perjanjian dagang dengan Aceh, tapi karena saat itu Aceh masih terus dihasut oleh Portugis untuk tidak bekerja sama deangan Belanda. Muatan rempah-rempah dibongkar kembali dari kapal Belanda, mereka pun kembali ke Belanda tanpa hasil apa-apa.

Saat itulah Federick de Houtman berhasil lari dari tawanan orang Aceh dan naik ke kapal Van Caerden untuk melarikan diri. Tapi ia kemudian mengurungkan niatnya dan kembali menyerahkan diri kepada Sultan Aceh. Cerita tentang peristiwa tersebut terangkum dalam De Europeers in den Maleishen Archipel, dan Het handelsverdrag van V Caerden, dalam buku J.E Heeres: Corpus Diplomaticum. Sebuah catatan tentang diplomasi dagang Belanda ke Malaka.

Pun demikian, Belanda terus berusaha untuk merintis perdagangan rempah-rempah ke Aceh. Diminasi Portugis di Selat Malaka dalam perdagangan ingin direbut Belanda. Karena pedagang pedagang dari Belanda terus saja berdatangan ke Kerajaan Aceh untuk melakukan kontak dagang hubungan dagang antara Aceh dan Portugis jadi putus.
Hubungan Dagang

Hubungan dagang Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Belanda pun resmi terjalin pada tahun 1601. Ketika itu Raja Belanda, Print Maurist melalui utusannya ke Aceh yang merintis kembali urusan dagang, mengirim sepucuk surat serta hadiah-hadiah dari Kerajaan Belanda untuk Raja Aceh.

Pedagang-pedagang dari Belanda yang membawa surat dan hadiah tersebut datang dari misi dagang Gerard le Roy dan Laurens Bicker dengan beberapa buah kapal dari maskapai Zeeuw yang merupakan sebuah eskader dari Middelburg.

Utusan Raja Belanda itu ipun diterima dengan baik oleh Raja Aceh. Kepada mereka diberikan ijin mendirikan maskapai dagang untuk membeli rempah-rempah di Aceh. Sementara Frederick de Houtman dan teman-temanya yang ditahan oleh Sultan Aceh dibebaskan.

Ketika kapal Zeeuw berangkat dari Aceh membawa rempah-rempah ke Belanda, Sultan Aceh mengirim utusannya ke Belanda dengan menumpang kapal tersebut untuk menguatkan perjanjian persahabatan antara Aceh dan Belanda. Utrusan Aceh yang dikirim Sultan Alauddin Riayatsyah al Mukamil itu adalah, Abdul Hamid, duta besar Kerajaan Aceh, Laksamana Sri Muhammad, Mir Hasan, dan seorang bangsawan Aceh, serta penerjemah Leonard Werner.

Rombongan ini tiba di Belanda pada bulan Agustus 1602. kedatangan mereka disambut besar-besaran. Pada 9 Agustus Duta besar Aceh, Abdul Hamid meninggal di sana dan dimakamkan diperkarangan gereja St Pieter di Middelburg, Zeeland. Sejarah pertemuan duta Aceh dengan Raja Belanda, Print Maurist tersebut kemudian ditulis oleh Dr J J F Wap dalam buku “Het gezantschap van den sultan van Achin (1602) aan Print Maurits van Nassau en de Oud-Nederlandsche Republiek,” 1862. []

Penulis & Sumber : Iskandar Norman - Harian Aceh

Membaca perkembangan Pemilukada di Aceh bagaikan sekolah politik. Rakyat sangat cerdas memahami dinamika perpolitikan. Pesta demokrasi itu menjadi ruang bagi rakyat Aceh bersekolah. Pengalaman dan membaca situasi menjadi guru utama. Tidak mengherankan Aceh selalu menjadi pusat perhatian, dikarenakan rakyat Aceh mampu memberikan terobosan baru dalam bingkai demokrasi. Tak tanggung-tanggung menjadi contoh bagi provinsi lain. Tulisan ini bagian upaya pencerdasan politik. Posisi saya hanya berupaya memberikan up date situasi yang bisa dijadikan bahan diskusi politik dan pencerdasan politik bagi rakyat.

Berbicara up date posisi kekinian politik Aceh, khususnya Pemilukada. Tak menyurutkan saya untuk mencoba menganalisis dari sudut pandang saya. Metode penulisan berbasiskan analisis, berdiskusi serta memahami gerakan politik dari perilaku para elit politik atau stakeholder yang terlibat perpolitikan Pemilukada. Sebelum memulai saya memberikan pertanyaan kunci sebagai pondasi di tulisan ini. Apakah Pemilukada di Aceh sesuai jadwal atau penundaan?

Kalau mau melihat arus politik yang terjadi saat ini. Hipotesis saya pemilukada tertunda dan calon independen tetap dimasukkan. Saya pernah mengatakan di media, kalau perseteruan politik ini terselesaikan kuncinya hanya satu yaitu win win solution. Maksudnya pemerintah pusat di posisi sebagai mediator harus mengakomondir keinginan dari kedua belah pihak yang berseteru. Upaya mewujudkan win win solution dibutuhkan skenario politik yang lihai, dimana mampu menjawab kebuntuan kisruh pemilukada Aceh. Tentunya skenario tersusun rapi. Seolah-olah terjadi sewajarnya. Tapi dibalik layar sudah terkonsep skenarionya.

Skenario Pertama

Menganalisis skenario pertama, pemerintah pusat menerapkan pendekatan win win solution. Dalam teori resolusi konflik pendekatan win win solution, salah satu metode penyelesaian konflik. Bila tidak dilakukan besar peluang mengarah kepada konflik di antara pihak yang berseteru. Ujung-ujungnya bisa dipastikan tindakan kekerasan berbalut politik menjadi tontonan lumrah bagi rakyat Aceh. Pencegahan dan penyelesaian cepat yang dilakukan Pemerintah Pusat harus kita berikan apresiasi tinggi. Mengapa, karena segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan polemik pemilukada Aceh.

Sebelum mengulas terlalu dalam berkaitan action dari skenario yang akan dijalankan, kegelisahan pikiran saya memunculkan tanda tanya. Mengapa elit politik Aceh baru menjalin siraturahmi kembali setelah hadirnya masalah? Kecenderungan seolah–olah elit politik Aceh ibarat kacang lupa kulitnya, manakala diberikan kewenangan berlimpah dan anggaran yang begitu besar tak sempat membangun komunikasi politik berlandasan hubungan hirarki.

Baru-baru ini hadir keruncingan di tengah keluarga besar Provinsi Aceh. Elit yang berseteru intensif berkunjung ke Jakarta meminta dukungan dan arahan dalam menyelesaikan masalah. Tidak tanggung-tanggung bargining political (deal politik) berwajah konsensus (kesepakatan bersama) ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi wujud dari komunikasi politik melakukan deal kepentingan. Kita semua mengetahui Pemerintah Pusat pun memiliki andil kepentingan atas Aceh. Berpijak daripada itu otomatis logika berpikir pemerintah pusat pun mempertimbangkan.

Berdasarkan pengamatan saya, incumbent mengambil start terlebih dahulu membangun bargaining politik kepada Pemerintah Pusat. Hasil dari komunikasi politik incumbent, terkesan Pemerintah Pusat mendukung incumbent. Padahal kalau kita mau jeli melihat langkah-langkah Pemerintah Pusat ingin melihat reaksi dari pihak lain. Awalnya dimulai dari Kemendagri melalui Dirjen Otda sudah memutuskan pemilukada Aceh diserahkan kepada Komisi Independent Pemilu dan Pemerintah Aceh. Dilanjutkan dengan mengeluarkan jadwal penetapan pemilukada. Lalu respon keras datang dari pihak parlemen Aceh (DPRA), mereka ingin memecat komisioner KIP pasca penetapan jadwal pemilukada. Tentunya pihak yang keras merespon adalah Partai Aceh. Muncul tanda tanya kritis bagaimana tindakan politik yang diambil Partai Aceh?

Skenario Kedua

Pertanyaan bagaimana tindakan politik dari Partai Aceh pasca penetapan jadwal pemilukada, langsung menyusun strategi. Kunjungan ingin bertemu pemimpin pusat terlepas siapa yang dijumpai tapi membawa dampak perubahan bagi konstelasi perpolitikan Aceh. Apakah bisa di artikan kunjungan elit Partai Aceh merupakan skenario pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan bersama dalam membuat skenario.

Pasca kepulangan Partai Aceh, tiba-tiba selang beberapa hari perwakilan pemerintah pusat melalui Sesmenko Polhukam bersama jajarannya datang kembali ke Aceh. Bukannya permasalahan Pemilukada sudah diputuskan Mendagri melalui Dirjen Otda, lalu mengapa harus membicarakan ulang tentang polemik pemilukada. Logika rasionalitasnya, bilamana sudah datang Sesmenko Polhukam menunjukkan akan ada perubahan skenario baru yang disebut skenario kedua. Peluang besar akan terjadi penundaan pemilukada.

Penundaan Sebagi Skenario

Tidak masuk akal, ketika pesta demokrasi pemikukada yang besar hanya dikerjakan dengan jadwal yang sangat singkat dan padat kurang lebih 3 bulan. Rasionalitas saya bermain, di mana pada proses pemeriksaan kesehatan akan memakan waktu yang panjang. Belum lagi komplain dan protes dari kandidat bila tidak suka pada proses pemeriksaan kesehatan. Termasuk test baca Al Quran yang sering diprotes oleh kandidat. Belum lagi pembuatan kertas suara yang membutuhkan kurang lebih 3 bulan, karena harus ditender serta tidak bisa penunjukan langsung pembuatan memakan waktu lagi. Di tambah lagi sampai saat ini struktur KIP maupun Panwaslu di tingkat kabupaten/kota sedang proses penyeleksian orangnya.

Tapi pemilukada bisa tetap waktu, jikalau seluruh anggota KIP dan panwaslu di tingkat kabupaten/kota terbentuk, nyata masih seleksi. Ditambah lagi kelengkapan logistik pemilukada kertas suara, tong suara, kelengkapan penunjang seperti komputer data bisa di pastikan sudah tersiapkan. Kenyataannya kewajiban menyediakan serta memenuhi tidak menjadi prioritas, malahan asyik dengan perseteruan politik calon independent dengan penundaan.

Berpijak dari kondisi itu, hitungan logika politik mengarah kepada penundaan. Lahir logika tersebut, disebabkan Partai Aceh berhasil membangun komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat. Secara tersirat ingin mengatakan bahwa Partai Aceh memiliki hitungan sendiri dalam menjalankan strategi politik. Sekaligus ingin menunjukkan dirinya memiliki nilai tawar di mata pesaing politiknya yaitu incumbent.

Kalau prediksi saya benar penundaan, lalu siapa pejabat sementara yang dipercaya menjadi Pj Gubernur Aceh. Orang yang diberikan mandat menyukseskan jalan pesta demokrasi pemilukada di Aceh. Perempatkan orang sebagai pejabat sementara dilihat dari dua sudut pandang. Maksudnya, bilamana hanya berfokus peralihan (transisi) dan mengembalikan tata kelola pemerintah berjalan normal, maka orang dipilih bisa seputaran Mendagri. Tapi bila keadaan tidak kondusif cenderung mengarah bisa kemungkinan orang dari instansi kemenpolhukam.

Kebiasaan saya ingin mengakhiri dengan pesan damai. Aceh kekinian adalah Aceh Baru, sejuta harapan ingin tetap bertahan perdamaian serta pembangunan berjalan pesat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak terabaikan lagi. Marilah kita mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Jangan gelap mata terhadap keadaan yang menguntungkan. Tapi jadikan peluang dari keadaan sebagai modalitas serta kekuatan melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi mari kita semua berkomitmen menjaga pesta demokrasi dengan suasana damai dan lancar.[]

Penulis :
Aryos Nivada
Penimat masalah politik dan keamanan di Aceh.

Sumber : Harian Aceh

SAYA punya keyakinan, orang-orang tua di Cot Pulot Jeumpa Aceh Besar tidak bisa melupakan tragedi Cot Pulot, Jeumpa dan Leupeung yang terjadi 56 tahun. Tragedi terbesar pada masa orde lama ini diawali dari bentakan militer Indonesia yang menyeret warga berdiri berjejer di pantai.

Dalam amuk kemarahan yang membara-bara, prajurit TNI mengiring anak-anak, pemuda dan orangtua ke pantai Samudera Indonesia. Mereka diperintahkan menghadap lautan lepas. Beberapa detik kemudian, tanpa ampun, moncong senjata otomatis memuntahkan ratusan peluru. Puluhan tubuh pria tewas membasahi pasir. Dalam sejarah kelam, fakta ini dikenal dengan peristiwa Cot Pulot Jeumpa di Gampông Cot Pulot dan Gampông Jeumpa Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar pada Februari 1955.

Insiden yang meluluhlantakan nilai-nilai kemanusiaan diawali dari sehari sebelumnya sebuah truk militer membawa berdrum-drum minyak dan 16 tentara melintasi Cot Pulot. Mendekat jembatan Krueng Raba Leupung, tentara Darul Islam yang dipimpin oleh Pawang Leman menghadang. Pawang Leman adalah mantan camat setempat yang pada zaman revolusi Indonesia berpangkat mayor.

Tembakan beruntun menyebabkan truk terbakar. Semua prajurit Batalyon B anak buah Kolonel Simbolon dan anggota Batalyon 142 dari Sumatera Barat anak buah Mayor Sjuib berguguran dijilat kobaran api. Tentara Darul Islam menyebut pasukan Republik Indonesia dengan Tentara Pancasila. Esoknya, satu peleton (berkekuatan 20-40) Tentara Republik merazia pelaku. Razia dari rumah ke rumah tidak membawa hasil. Kekesalan tentara sudah di ubun-ubun. Anak-anak hingga kakek yang ditemukan di jalan atau tempat bekerja digiring ke pantai.

Penembakan pertama pada Sabtu, 26 Februari 1955 yang dilakukan oleh Batalyon 142 terhadap 25 petani di Cot Pulot. Penembakan kedua pada Senin, 28 Februari 1955 oleh Batalyon 142 terhadap 64 nelayan di Jeumpa. Penembakan ketiga pada tanggal 4 Maret 1955 di Kruengkala. Akibatnya 99 jiwa meregang nyawa dengan rincian di Cot Jeumpa 25 jiwa, di Pulot Leupung 64 dan Kruengkala 10 jiwa. Usia termuda yang wafat yakni 11 tahun dan paling tua berusia 100 tahun. Pembantaian ini sebagai balas dendam terhadap rekan-rekannya yang ditembak oleh tentara Darul Islam. Indonesia menutup rapat-rapat pembantai warga sipil yang pertama dilakukan di Aceh oleh negara.

Koran Peristiwa

Suasana kekalutan itu semakin gempar dengan pemberitaan surat kabar Peristiwa pada awal Maret 1955. Isi koran yang terbit di Kutaradja ini dikutip oleh berbagai media ibu kota di Jakarta dan internasional. Peristiwa memuatnya dengan judul enam kolom di halaman pertama. Disebutkan pada tanggal 26 Februari 1955 kira-kria jam 12 siang WSu (Waktu Sumatera) sepasukan alat-alat negara menangkap seluruh lelaki penduduk Cot Jeumpa yang didapati di rumah. Mereka dikumpulkan di pinggir laut. Lalu tanpa periksa, seluruh pria itu ditembak hingga semua rebah bermandikan darah.

Peristiwa mewartakan pada tanggal 28 Februari 1955, kira-kira jam 12 siang WSu, orang berpakain seragam menembak mati 64 warga Leupung. Mereka ditangkap di rumah, sedang melempar jala, memancing dan lain-lain. Kemudian dikumpulkan di pinggir laut. Peristiwa memberitakan, mayat-mayat yang bergelimpangan itu dikuburkan dalam dua lubang besar. Peristiwa memuat nama korban lengkap dengan umur dan tempat tinggal

Tentu militer Indonesia menolak publikasi Peristiwa. Komandan Tentara Teritorium I Bukit Barisan Pada tanggal 10 Maret 1955 memberi penjelasan kejadian sebagai berikut. Pada tanggal 22 Februari 1955 sepasukan tentara yang ditempatkan di Lhong berangkat pagi-pagi jam 06.30 WSu, 16 tentara dari Peleton 32 Batalyon 142 menuju Kompi II di Lhok Nga untuk mengambil bahan makanan dan bensin. Pada sorenya satu satu truk membawa perbekalan dan bensin menuju Lhoong.

Ibarat membungkus bangkai, pasti tercium bau. Pemimpin Redaksi Peristiwa Achmad Chatib Aly (sering disingkat menjadi Acha) melakukan investigasi yang luar biasa. Koran yang terbit di Jalan Merduati No. 98 Kutaradja menjadi tumpuan warga untuk mengetahui hal-hal yang coba disamar-samarkan itu. Kala itu, militer Indonesia memblokir jalan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Acha tidak kehilangan akal dengan menyewa boat nelayan. Tugas jurnalistik ditunaikan dengan baik. Seminggu kemudian, Peristiwa edisi 3 Maret 1955 memuat laporan bernas di halaman satu dengan judul “Bandjir Darah di Tanah Rentjong”. Peristiwa edisi 10 Maret 1955 mencantumkan daftar warga yang ditembak oleh Batalyon 142, Peleton 32 dengan memakai senjata Bren, 2 mobil, 2 jeep, 2 truk.

Tak ayal, berita ini dikutip oleh beberapa harian yang terbit di Jakarta seperti Indonesia Raya. kemudian dikutip oleh media terbitan luar negeri sepeti New York Times, Washington Post yang terbit di Amerika Serikat atau Asahi Simbun yang terbit di Jepang. Warga Aceh di Jakarta melancarkan protes keras kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo agar mengirim misi menyelidiki kasus itu.

Berdasarkan pemberitaan Peristiwa yang dirintis pada awal tahun 1954, Hasan Tiro yang tinggal di New York Amerika Serikat mengetahui sepak terjang Indonesia. Diplomat cerdas ini menilai eksekusi massa itu adalah genosida. Hasan Tiro yang dicabut paspor diplomatik Indonesia pada tahun 1954 semakin yakin, Aceh yang diibaratkan sebagai bagian dari puluhan kamar yang berteduh dalam rumah bernama Indonesia sudah waktunya dipertanyakan.

Berhasilkah Hasan Tiro menempatkan kasus Cot Jeumpa, Pulot dan Leupeung dalam agenda PBB? Beberapa surat kabar terbitan Medan Sumatera Utara seperti Lembaga, Tangkas, dan Warta Berita menulis kasus yang dilapor oleh Hasan Tiro tertera dalam agenda PBB. “Bila kemudian tak dibicarakan di PBB itu lain soal. Kejadian di Aceh itu sudah jadi perhatian internasional,” tulis Zakaria M. Passe di Majalah Tempo edisi 24 Oktober 1987.

Kekerasan oleh negara pada tahun 1955 terulang lagi di Aceh pada era reformasi seperti pembantaian di Beutong Ateueh, Simpang KKA, Bumi Flora dan lain-lain. Pembantaian demi pembantaian menjadi pelajaran agar hal-hal ini mesti dicegah dengan membangun konstruksi komunikasi. Tidak ada manusia yang bisa mencegah gempa bumi dan tsunami. Namun sebaliknya, masyarakat bisa mencegah konflik bersenjata.

Pada dimensi lain, peran media seperti yang dilakukan oleh Pak Acha melalui koran Peristiwa dalam merawat ingatan generasi muda masa kini dan depan tetap mendapat porsi tersendiri. Korban kekerasan tidak bisa melupakan masa-masa pahit yang dialaminya. Korban kekerasan berpeluang untuk memaafkan masa lalu sambil mencoba berdamai dengan masa kini untuk merajut masa depan. Sedangkan bagi masyarakat, masa lalu adalah cermin untuk tidak mengulangi kesalahan lalu. Jika masa lalu diibaratkan seperti spion roda empat yang berukuran kecil dan diletakan di sisi kiri dan kanan serta dilirik sejenak saja, maka kaca depan kendaraan adalah masa kini dan masa depan yang mesti ditatap serius.

Penulis :
Murizal Hamzah
Penulis adalah editor Buku Biografi Wakapolri Jusuf Manggabarani, “Cahaya Bhayangkara”.
Sumber : SerambiNews

0041.
BeK HaRaP PaGeu KeuBee LaM PaDee, BeK HaRaP JaNToNG PeuReuLoH HaTe, JeuT LeuMieK TaNoH KeuBeu KeuMeuBaNG, LeuMieK Go PaRaNG GoB MaT KuaSa.

0042.
BeuHe RiMueNG Di DaLaM uTeuN, BeuHe BuYa Di DaLaM KRueNG.

0043.
GoB PaJoH BoH PaNaH, TaNYoe YaNG MeuGeuTaH.

0044.
LaM GeuRuPoH MeuBeK Ta PeuLeuH MuSaNG, LaM RaGa PiSaNG BeK PeuLeuH TuPe.

0045.
MeuNYoe PiJeT TaBoH BaK SaPai, Ka TeuNTee GaTai Ta TeuMee RaSa, MeuNYoe SuLeT Ta BoH Keu PaNGKai, Ka TeuNTee KaNJaI Ta CoeK Keu LaBa.

0046.
Na GLe JiPeuGoeT Keu BLaNG, Na RuMoH JiPeuGoeT KeuRaNGKaNG

0047.
Ta MeueeN CaTo BeK LeuPaH-LeuPah, MeuNYoe RoH BoH 14 MaTee u PuNCa, Ta MeuTuTo BeK LeuPaH-LeuPaH. PeuLaRa LiDaH YoH GoH BiNaSa.

0048.
TeuNGKu JaMeuN PiJuT-PiJuT, GaDoH KaLueT BaCa Do’a, TeuNGKu JiNoe TumBon-TuMBoN, GaDoH eK TRoeN RiNYeueN iSTaNa.

0049.
TuLaK ToNG TiNGGaI TeM.

0050.
WaJeB uRoe JuM’aT , SuNaT uRoe RaYa, Meu uTaNG BaK JuDi, MeuJaNJi Ni BaK CiNTa, Me uCaP ‘oH BaLa, Meu RaTeB ‘oH GeuMPa.

0031.
ABeH NYaWoeNG TuHaN TueNG, aBeH HaReuTa HuKoM PaJoH.

0032.
ADaT MeuKoH ReuBoNG, HuKoM MeuKoH PuReH, aDaT JeuT BeuRaNGKaHo TaKoNG, HuKoM HaNJeuT TaLaNGGeH.

0033.
Di LaoT Ka SaPeu PaKaT, TRoeH u DaRaT LaeN KeuNiRa.

0034.
HaK BuYa Di DaLaM KRueNG, HaK RiMueNG BaK BiNeH RiMBa.

0035.
MeuNYoe GeT LaM HaTee, LaHee BaK ie RuPa, MeuNYoe BRoK LaM HaTee, LaHee BaK PeuGaH HaBa.

0036.
PaT RaNuB NYaNG HaNa MiRaH, PaT PeuNeuRaH NYaNG HaNa BaJo, PaT TuTo NYaNG HaNa SaLaH, HaNa BaK TeuNTe Na BaK DuDoe.

0037.
TaHeMaT YoH MaNToeNG Na, BeuTeuGoH THaT YoH GoH CiLaKa.

0038.
TeuNGoH TeuGa Ta iBaDaT, TaHaReuKaT YoH GoH MaTee.

0039.
uDeP SaRee MaTee SYaHiD

0040.
uLeue BaH MaTee RaNTeNG BeK PaTaH, BuT BeuJeuT GeuTaNYoe BeK LeuMah.