Ketua Departemen Pendidikan Partai Aceh, Nur Zahri, saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi Strategi Komunikasi Politik Jelang Pilkada Aceh 2011 didepan puluhan peserta diskusi mengakui bahwa orang-orang Partai Aceh tidak berpendidikan. “Kami punya komunikasi yang sangat sederhana,” kata dia.

Awal penyampaian pendapat itu, Nur Zahri mengatakan PA berbasis orang yang tidak berpendidikan. Bisa saja basis ini tidak paham atau ada yang pura-pura tidak paham terhadap pesan-pesan yang disampaikan jelang Pilkada Aceh. Diskusi yang berlangsung di Cafe Pustaka, Rabu (20/7) sore itu digagas oleh Forum Kajian Aneuk Politik (FKAP) dengan The Aceh Institute dan Liga Inong Acheh (LINA).

Ada tiga yang menurutnya kisruh politik jelang Pilkada Aceh nanti, yaitu ada konflik antar Aceh dan Jakarta, konflik antar elite politik dan konflik di level basis. Menurut dia, permasalahan di Aceh belum selesai, namun ada yang menganggap persoalan di Aceh sudah selesai dengan adanya damai di Aceh. “Sebenarnya proses transisi kepentingan yang paling besar adalah kepentingan Aceh,” kata Zahri sapaan akrabnya.

Terkait soal latar belakang pendidikan anggota PA, diakuinya ada yang berpendidikan rendah dan ada juga yang berpendidikan tinggi. Ada juga anggota yang memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Partai Aceh melihat komunikasi politik yang dibangun oleh pakar hukum dan tokoh politik lain dianggapnya seperti “Aliran Sesat”. “kami hanya melihat praktis saja ketika UUPA di utak-atik dengan pasal 256 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), justru itu yang ditentang,” kata Zahri yang mengakui bukan persoalan independen atau tidak independen yang jadi masalah.

Sehingga Partai Aceh sangat fokus harus luruskan dan harus mempertahankan UUPA ini. Dia menganggap persoalan hukum di Indonesia tidak pernah sempurna dan paling banyak berubah serta tidak konsisten. Terkait adanya calon independen atau tidak ada, ini yang harus disikapi dalam ranah Aceh bukan ranah Jakarta. Demikian Nur Zahri dari Partai Aceh.

Sumber : Firman Hidayat - The Globe Journal